DPR Minta Keselamatan Prajurit Jadi Prioritas dalam Misi TNI ke Lebanon
VIEWSS NASIONAL - Komisi I DPR RI meminta pemerintah memprioritaskan keselamatan 744 prajurit TNI yang akan dikirim ke Lebanon pada Mei 2026.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono meminta pemerintah memastikan keselamatan dan kesejahteraan prajurit TNI yang akan bertugas dalam misi perdamaian di Lebanon.
Menurut Dave, dukungan logistik, perlengkapan, hingga koordinasi dengan pasukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) harus dipastikan berjalan optimal mengingat tingginya risiko di wilayah penugasan.
“Kami menegaskan bahwa keselamatan dan kesejahteraan prajurit yang bertugas harus menjadi prioritas utama,” kata Dave saat dihubungi Kompas.com, Rabu (13/5/2026).
Komisi I DPR RI menilai situasi keamanan di Lebanon memiliki risiko tinggi sehingga pemerintah diminta terus memantau kondisi lapangan dan memastikan seluruh kebutuhan prajurit terpenuhi sebelum menjalankan misi perdamaian.
Dave mengatakan Komisi I DPR RI mendorong Kementerian Pertahanan dan TNI untuk terus melakukan evaluasi serta memantau dinamika keamanan di wilayah penugasan.
“Evaluasi berkelanjutan terhadap dinamika di lapangan perlu dilakukan agar setiap kebijakan tetap relevan dan prajurit dapat menjalankan tugas dengan aman,” jelas Dave.
Meski begitu, Dave menilai keputusan pemerintah kembali mengirim prajurit TNI ke Lebanon merupakan bentuk komitmen Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia.
Menurut dia, kehadiran pasukan perdamaian Indonesia di bawah bendera PBB juga memperkuat posisi diplomasi Indonesia dalam menjaga stabilitas kawasan.
“Komisi I DPR RI memandang keputusan Pemerintah untuk melanjutkan pengiriman prajurit TNI ke Lebanon sebagai wujud nyata komitmen Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia,” kata Dave.
Pemerintah akan mengirim 744 prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas Kontingen Garuda untuk menjalankan misi United Nations Interim Force in Lebanon atau UNIFIL pada Mei 2026.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Sugiono meminta para prajurit mempersiapkan diri dengan baik karena wilayah penugasan memiliki risiko tinggi.
“Tempat kalian ditugaskan adalah tempat yang tidak damai sama sekali dan penuh risiko. Artinya, kemampuan dan keterampilan sebagai prajurit harus disiapkan dan digunakan dengan sebaik-baiknya,” kata Sugiono dalam Rapat Koordinasi Misi Pemeliharaan Perdamaian, Senin (11/5/2026).
Pemerintah menilai pengiriman pasukan perdamaian ke Lebanon merupakan bagian dari komitmen Indonesia dalam menjalankan misi perdamaian dunia sekaligus menjaga reputasi diplomasi Indonesia di tingkat internasional.
Sugiono mengatakan rapat koordinasi misi pemeliharaan perdamaian penting dilakukan untuk memperkuat koordinasi di tengah dinamika geopolitik dan meningkatnya risiko di wilayah penugasan.
Menurut dia, rapat tersebut tidak boleh dianggap sebagai rutinitas semata.
“Kemenlu akan terus melaksanakan koordinasi dan kerja sama untuk meningkatkan misi perdamaian sebagai bagian dari amanat konstitusi dan reputasi negara,” ucap Sugiono.
Penulis: Fuad Hasan
Editor: Ibrahim
